perbedaan bumdes dan koperasi
perbedaan bumdes dan koperasi

Perbedaan Bumdes dan Koperasi Cari Tahu Perbedaannya

Perbedaan Bumdes dan Koperasi?

Pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering kita dengar dari para penggiat Bumdes maupun dari masyarakat secara umum. Apa sih perbedaan antara Bumdes dan Koperasi, serta bagaimana undang-undang mendefinisikan keduanya?

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Desa, definisi Bumdes dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkanguna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Bumdes hadir tidak samata-mata untuk membangun bisnis dan memberikan profit untuk Desa, namun juga untuk mensejahterakan masyarakat Desa.

Bumdes adalah badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah Desa bukan Kolompok atau individu. Bumdes dibentuk berdasarkan hasil musyawarah dan semangat untuk membangun kemandirian Desa. Saat ini Bumdes hadir dan mendapatkan suntikan dana yang sebagian besar berasal dari Dana Desa. UU RI Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 87 Ayat 3 disebutkan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayananumum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendirian Bumdes sendiri di jelaskan di pasal berikutnya yaitu Pasal 88 Ayat 1 dan 2 yaitu Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa. (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Lantas, apa perbedaan Bumdes dengan Koperasi?

Gobumdes.id akan membahas perbedaan antara koperasi dan bumdes. Pembahasan ini menjadi penting karena banyak sekali pertanyaan berkaitan dengan 2 jenis bentuk usaha yang sering ada di desa. Ketika kita cari beberapa referensi yang ada salah satu perbedaan antara bumdes dan koperasi  terdapat pada prinsip pendiriannya. Bumdes dan Koperasi ini diatur dalam undang-undang yang berbeda.

Koperasi sendiri dibentuk atas kesepakatan bersama beberapa individu Dalam sebuah lembaga kemudian mereka bersepakat mendirikan sebuah Koperasi. Sedangkan Bumdes didirikan oleh Pemerintah Desa dan pendirian Bumdes disebutkan dalam undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa boleh mendirikan badan usaha milik desa atau Biasa disingkat dengan Bumdes. Detail  dari pendirian bumdes dijelaskan secara rinci pada peraturan menteri tersebut. Sehingga pembangunan usaha yang ada di bawah Bumdes memiliki keistimewaan sendiri. Untuk mengatur kegiatan yang ada di dalam Bumdes, cukup dibuatkan Perdes yang kemudian disusun juga anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nya.

Undang-undang nomor 17 tahun 2012

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 disebutkan bahwa Koperasi itu lebih  mengarah ke budaya gotong royong dan kekeluargaan dalam anggota. Tujuannya tetap sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam kelompok koperasi. Selain itu tu koperasi tidak hanya bisa dibuat di desa namun juga bisa dibuat di daerah seperti kota dan Kelurahan. 

Bumdes sendiri biasanya membentuk jenis usaha yang biasa disebut Bumdes Simpan Pinjam. Sumber modal pembuatan usaha simpan pinjam ini  berasal dari penyertaan modal dana desa untuk bumdes atau dari modal pinjaman. Bumdes biasanya dibentuk setelah Desa melakukan pemetaan potensi desa sehingga disimpulkan dan disepakati jenis usaha apa yang akan dibangun dalam badan usaha milik desa. Inilah yang menyebabkan kenapa jenis usaha yang bisa dijalankan oleh bumdes dapat bervariasi.  

Peraturan pendirian bumdes itu sudah cukup dengan legalitas yang diatur dalam permen Desa nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa sedangkan koperasi pembinaan pengesahan dan pemberi yang status hukumnya merupakan wewenang dari pemerintah.

Latar belakang pertimbangan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian

  • Bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  • pengembangan dan pemberdayaan Koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan;
  • kebijakan Perkoperasian selayaknya selalu berdasarkan ekonomi kerakyatan yang melibatkan, menguatkan, dan mengembangkan Koperasi sebagaimana amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan Perkoperasian;
  • berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian;

Lantas Bagaimana dengan pembagian hasil dari bumdes? 

Karena posisi bumdes merupakan badan usaha yang berada dibawah naungan desa. Pendapatan bumdes juga harus dibagi untuk menjadi sumber dana pembangunan desa selain dana desa. Jadi tidak hanya Bumdes yang mendapatkan untung tapi Desa juga bisa mendapatkan persenan. jadi manfaat dari pendapatan Bumdes dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur atau unit usaha baru. Termasuk kegiatan sosial lainnya seperti pembangunan RTLH pembagian beras kepada masyarakat kurang mampu dan lain-lain.

Keuntungan yang didapat dari hasil bisnis di koperasi diberikan kepada kelompok  atau anggota. Bumdes itu disepakati oleh masyarakat desa atau berdasarkan semangat pembangunan desa sedangkan Koperasi itu disepakati oleh sekelompok orang atau yang biasa disebut dengan anggota koperasi.

Perbedaan Bumdes dan Koperasi lainnya adalah bumdes itu disepakati oleh Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya berdasarkan musyawarah desa. jadi di bumdes sendiri didirikan Memang karena ada kesepakatan masyarakat untuk membangun peluang usaha dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di desa. Sedangkan Koperasi didirikan hanya oleh beberapa orang dalam bentuk kelompok bukan keseluruhan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa sendiri saat ini diberikan hanya untuk menaungi masyarakat yang ada di desa. Sehingga hasil yang diperoleh dari usaha Bumdes dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Sedangkan koperasi memiliki peluang untuk melakukan bisnis yang lebih luas  dan mengabaikan batas bisa. 

Namun secara umum bumdes dan koperasi memiliki visi misi yang yang hampir  serupa. Karena punya tujuan untuk memakmurkan masyarakat baik dalam satu desa atau hanya dalam sebuah kelompok.

Kedai Pams

Download Aplikasi Kedai Pams Gratis untuk memudahkan anda melakukan pencatatan Meteran air. PAMSIMAS, HIPPAM, KSM, SAB, KPSPAMS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kedaipams.app&hl=en_US

About Gobumdes

Check Also

Bumdes Pertanian

Bumdes Pertanian di Indonesia di Tengah Gempuran Produk Import

Bumdes Pertanian saat ini, begitu banyak super market besar yang berdiri diberbagai kota di Indonesia. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hubungi Kami