UU Nomor 6 tahun 2014
UU Nomor 6 tahun 2014

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pengaturan Desa berasaskan Rekognisi, kemandirian, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Ada dua Jenis Desa di Indonesia dalam UU Nomor 6 tahun 2014

Di Indonesia sendiri hanya ada 2 jenis Desa yaitu Desa dan Desa Adat. Penyebutan Desa di Indonesia sendiri berbeda-beda di setiap wilayahnya seperti Desa, Gampong, Kampung, Nagari, Nagori, dan lain sebagainya. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan tentang syarat pembentukan Desa. Beberapa syarat tersebut antara lain jumlah penduduk, wilayah kerja atau wilayah akses transportasi, sosial budaya, memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi, batas wilayah desa, sarana dan prasarana, serta tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya.

Dijelaskan tentang Kepala Desa yang menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian dijelaskan juga secara rinci wewenang apa saja yang dimiliki Kepala Desa. Dijelaskan juga tentang hak dan kewajiban dari Kepala Desa. 

Pada pasal 48 undang-undang RI dijelaskan bahwa Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. 

Apa saja syarat agar bisa menjadi Perangkat Desa?

Untuk mengetahui syarat apa saja yang harus dilengkapi oleh calon pendaftar perangkat Desa, maka syarat tersebut telah diatur dalam pasal 50 yaitu sebagai berikut.

  1. Pendidikan paling rendah adalah sekolah menengah umum atau yang sederajat
  2. Range usianya adalah 20 sampai 42 tahun
  3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran
  4. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 53 dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa perangkat Desa berhenti karena meninggal dunia. Kemudian bisa karena permintaan sendiri, atau diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan jika usia telah genap 60 tahun. Perangkat yang berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa. Perangkat melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Ini adalah jawaban yang tepat untuk beberapa pertanyaan yang masuk tentang perangkat desa dan bagaimana perangkat Desa bisa berhenti dari jabatannya. 

Bagaimana Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)?

BPD juga memiliki peranan dalam pelaksanaan pemerintahan di Desa. Beberapa fungsi dari BPD dijelaskan pada pasal 55 yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Di pasal 55 sampai pasal 65 dijelaskan beberapa point tentang Badan Permusyawaratan Desa. Salah satu syarat menjadi anggota calon BPD adalah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah. Pendidikan paling rendah adalah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Calon anggota juga bukan sebagai Pemerintah Desa dan wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis. Jumlah anggota BPD paling sedikit adalah 5 orang dan paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. 

BAB IX dijelaskan tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Disebutkan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan desa. Masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Desa. 

Membangun Sistem Informasi Desa

Bagian Ketiga tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada pasal 86 dijelaskan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa untuk meningkatkan transparansi informasi publik seperti pembangunan, program desa dan lain sebagainya.

BAB X pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan juga tentang Badan Usaha Milik Desa dimana Desa diperbolehkan untuk membangun Badan Usaha Milik Desa. Hasil dari Bumdes dapat digunakan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Detail dari pembahasan di atas dapat dipelajari dengan mendownload Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 
Download UU RI di sini http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Aplikasi Kedai Pams
Aplikasi Kedai Pams

Download Aplikasi Kedai Pams di Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kedaipams.app&hl=en_US

Gunakan aplikasi android untuk melakukan pencatatan meteran dengan mudah di Desa Anda.

About Gobumdes

Check Also

Permendes Nomor 16 Tahun 2019

Permendes Nomor 16 Tahun 2019 Pengganti Permendes Nomor 2 Tahun 2015

Permendes Nomor 16 Tahun 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hubungi Kami