Permendes Nomor 16 Tahun 2019
Permendes Nomor 16 Tahun 2019

Permendes Nomor 16 Tahun 2019 Pengganti Permendes Nomor 2 Tahun 2015

Permendes Nomor 16 Tahun 2019 adalah permendes yang menjelaskan tentang Musyawarah Desa yang sebelumnya di atur dalam Permendes nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Aturan ini menjelaskan langkah dan alur yang dilakukan dalam proses pengambilan keput

Apa Itu “Musyawarah Desa” dan Perlukah Dilaksanakan di Setiap Desa?

Musyawarah Desa adalah media pertukaran ide, informasi, dan aspirasi mayarakat Desa dalam penyelenggaraan Desa. Dalam penyelenggaraannya, partisipasi dan pelibatan banyak pihak termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu melahirkan pemikiran kritis yang mampu menghasilkan keputusan strategis dan demokratis yang berpihak pada kepentingan masyarakat desa. Sehingga musyawarah Desa merupakan wadah yang penting dan strategis untuk masyarakat dalam menyalurkan gagasan dan kebutuhannya supaya dapat difasilitasi Pemerintah Desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pada pasal 6 Bagian Kesatu di Bab 2 Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah Desa bahwa Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Desa yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Apa Saja Asas Dari Musyawarah Desa Itu?

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa bahwa Musyawarah Desa terdiri dari 8 asas, meliputi:

  1. Musyawarah mufakat
  2. Keadilan
  3. Keterbukaan
  4. Transparan
  5. Akuntabel
  6. Partisipatif
  7. Demokratis
  8. Kesetaraan

Musyawarah Desa dilaksanakan untuk membahas hal-hal strategis di Desa yang diharapkan oleh masyarakat dan atas dasar kesepakatan bersama. Hal-hal strategis yang dibahas dalam musyawarah desa yang di atur dalam permendes nomor 16 tahun 2019 adalah sebagai berikut.

  1. Penataan Desa
  2. Perencanaan Desa
  3. Kerja sama Desa
  4. Rencana investasi yang masuk ke Desa
  5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
  6. Penambahan dan pelepasan aset dan
  7. Kejadian luar biasa.

Dalam pelaksanaan musyawarah desa, kegiatan dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD dan Desa memfasilitasi Musyawarah tersebut. Kegiatan Musyawarah dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam setahun dan dapat dibiayai oleh APB Desa.

Siapa saja yang bisa mengikuti Musyawarah Desa?

Pada pasal 10 dijelaskan bahwa pelaku musyawarah desa dapat diikuti oleh beberapa orang yang terdiri dari

  1. Pemerintah Desa
  2. BPD dan
  3. Unsur masyarakat.

serta unsur masyarakat yang terdiri dari

  1. Tokoh adat
  2. Tokoh agama
  3. Tokoh masyarakat
  4. Tokoh pendidikan
  5. Perwakilan kelompok tani
  6. Perwakilan kelompok nelayan
  7. Perwakilan kelompok perajin
  8. Perwakilan kelompok perempuan
  9. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak dan/atau
  10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Seperti Apakah Proses Alur Pelaksanaan Tahapan Dalam Musyawarah Desa dalam Permendes Nomor 16 Tahun 2019?

Permendesa Nomor 16 Tahun 2019
Alur Pelaksanaan Musyawarah Desa

Bagan ini tertera di salinan Permendes tentang musyarawah desa dan alur pelaksanaanya. Kegiatan secara garis besar dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu.

  1. Persiapan
  2. Pelaksaan
  3. Tindak Lanjut

Donwload Permendesa sebagai dasar kegiatan pelaksanaan musyawarah desa di tempat masing-masing. Semoge bermanfaat.

Link di bawah

http://jdih.kemendesa.go.id/katalog/peraturan_menteri_desa_pembangunan_daerah_tertinggal_dan_transmigrasi_nomor_16_tahun_2019

Aplikasi Pamsimas
Aplikasi Kedai Pams Android

About Gobumdes

Check Also

UU Nomor 6 tahun 2014

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hubungi Kami