Permendesa Nomor 2 Tahun 2015
Permendesa Nomor 2 Tahun 2015

Download PDF Permendesa Nomor 2 Tahun 2015

Note : Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 sudah dicabut dan diganti dengan Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

Permendesa Nomor 2 Tahun 2015 yaitu Peraturan Menteri Desa yang mengatur tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Tentu peraturan tentang pengembilan keputusan di Desa juga harus dipahami dengan baik sehingga tidak ada masyarakat yang merasa tidak diajak dalam pengambilan keputusan dan kesepakatan bersama di Desa.

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa?

Pada pasal 1, BAB 1 tentang Ketentuan Umum, dalam Permendesa No 2 Tahun 2015 dijelaskan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. BPD merupakan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan musyawarah di Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan untuk menyepakati rencana kegiatan atau program di Desa yang sifatnya strategis yang meliputi hal-hal berikut.

a. Penataan Desa;
b. Perencanaan Desa;
c. Kerja sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. Pembentukan BUM Desa;
f. Penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g. kejadian luar biasa.

dan dilaksanakan setidaknya 1 kali dalam 1 tahun.

Permendesa Nomor 2 Tahun 2015

Semangat partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel juga harus diterapkan di dalam Musyawarah Desa agar Hak dan Kewajiban dapat berjalan dan tersampaikan dengan baik kepada perwakilan musyarah dan dapat diteruskan kepada seluruh masyarakat Desa.

Siapa saja yang boleh mengikuti Musyawarah Desa di Permendesa Nomor 2 tahun 2015?

Pada poin ketiga Pasal 5 dalam Permendesa nomor 2 tahun 2015 dijelaskan bahwa musyawarah desa atau biasa di sebut MUSDES dapat dikuti oleh Pemerintah Desa (PEMDES), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat yang dijabarkan seperti berikut.

a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidik;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok perajin;
h.perwakilan kelompok perempuan;
i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Dalam rencana persiapan Musyawarah Desa BPD dan Kepala Desa menyiapkan MUSDES dalam dua bentuk yaitu Musyawarah Desa Terencana dan Musyawarah Desa Mendadak. Pendanaan penyelenggaraan Musyawarah Desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari belanja operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Download Permendesa Nomor 2 tahun 2015 https://drive.google.com/file/d/1Xf8P6k002WxrWPkJGy-kgDhz59lHkCiS/view?usp=sharing

Permendesa Nomor 2 tahun 2015
Aplikasi Kedai Pams

About Gobumdes

Check Also

UU Nomor 6 tahun 2014

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UU Nomor 6 Tahun 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hubungi Kami